PKS Jaksel :  Program Mudik Gratis DKI, Membahagiakan Warga Tanpa Pandang SARA

Spread the love

Tahun ini, untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibawah pemerintahan Gubernur Anies Baswedan menyelenggarakan mudik gratis bagi warga ber-KTP DKI Jakarta apapun suku, agama, dan rasnya ke berbagai daerah. Pemprov DKI kali ini juga memfasilitasi pengiriman motor para pemudik agar bisa digunakan di kampung halaman masing-masing untuk bersilaturahmi.

Inisiatif untuk memfasilitasi warga untuk pulang ke kampung halaman ini bukan hanya disambut antusias para pemudik tetapi juga diapresiasi berbagai pihak.

“Ini adalah bagian dari janji Anies sebagai Gubernur untuk membahagiakan warganya. Pulang ke kampung halaman saat lebaran sudah menjadi kebahagian luar biasa, apalagi ini difasilitasi dan gratis pemegang kekuasaan Ibu Kota negara. Yang kemarin milih Anies atau tidak semuanya bisa menikmati program ini, semua warga DKI tanpa pandang bulu, tanpa pandang SARA dapat menikmati program ini. Kami dari PKS Jaksel sangat mengapresiasi program mudik gratis sekaligus balik ke Jakarta yang juga difasilitasi gratis ini.  Secara khusus kami di PKS Jaksel mengucapkan terima kasih atas inisiatif Gubernur Anies menyelenggarakan program yang pertama kali diadakan pemprov DKI ini,” ujar Ketua PKS Jaksel, H. Al Mansur Hidayatullah di sekretariat PKS Jaksel, Jalan Warung Buncit, Senin (10/6).

Menurut Al Mansur, mudik gratis menggunakan bus atau angkutan umum mempunyai banyak dimensi. Bukan hanya membudayakan naik kendaraan umum, membantu mengurai kemacetan, mudik bersama-sama juga dapat mempererat ukhuwah dan silaturahmi antarwarga Jakarta. “Sekali lagi, kami benar-benar bangga, Pemprov DKI pertama kali benar-benar hadir membahagiakan warganya saat mudik dan balik lebaran ini,” ujar Al Mansur.

“Angka kecelakan bisa ditekan, angka kriminalitas juga menurun, yang biasanya dijumpai hipnotis di terminal atau pencopetan dan sebagainya, dengan mudik gratis ini bisa turun,” tambah Al Mansur.

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas 17.427 warga DKI Jakarta dalam kegiatan mudik gratis yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Silang Monas, Kamis (30/5/2019). Sebanyak 354 bus memberangkatkan puluhan ribu warga ber-KTP DKI menuju 10 wilayah kabupaten/kota. Selain memberangkatkan ribuan warga DKI menuju kampung halaman masing-masing, 754 sepeda motor milik warga yang mudik sudah lebih dulu diangkut sehari sebelumnya.

Mudik gratis yang pertama kali dari pemprov DKI ini tidak hanya untuk sekali jalan. Para pemudik yang diberangkatkan juga akan dipulangkan kembali ke Ibu Kota secara gratis. Untuk diketahui, harga sewa bus tidak sama dan tidak dipukul rata untuk semua tujuan. Besarannya berbeda-beda, sesuai kota tujuannya. Tentu, harga sewa ke Ciamis tidak sebesar harga sewa bus ke Yogyakarta, dan harga ke Yogyakarta tidak sama dengan harga ke Jombang, dan seterusnya.

Rincian biaya Anggaran untuk sewa bus: Rp 11,4875 miliar dengan jumlah bus: 594 bus (372 saat arus mudik dan 222 saat arus balik). Dengan demikian, harga sewa rata-rata: Rp 11,4875 miliar/594 bus = Rp 19,3 juta/bus Kapasitas bus: 54 orang. Maka, biaya rata-rata per orang: Rp 19,3 juta/54 orang = 358 ribu/orang. Jadi, jumlah anggaran sewa per bus bukan sebesar Rp 29 juta seperti yang tersebar hoax di media sosial, melainkan Rp 19,3 juta per bus. Sementara itu, biaya per orang bukan Rp 800.000 tetapi Rp 358.000 rupiah per orang. Di samping itu, kontrak dengan mitra operator baik bus maupun truk merupakan kontrak harga satuan. Artinya, pembayaran sesuai jumlah bus dan truk yang dipakai.

Kegiatan mudik gratis ini merupakan salah satu bentuk apresiasi Pemprov DKI kepada warga pendatang yang telah bekerja sepanjang tahun untuk membangun perekonomian di Jakarta.

“Perekonomian Jakarta bergerak maju karena banyak orang- orang daerah yang produktif bekerja di Jakarta, dan pada saat lebaran mereka kembali ke kampung halaman merajut silaturahmi dengan saudara keluarga dan warga sekampung sekaligus beristirahat untuk nantinya kembali beraktifitas di Jakarta. Patut dan seyogyanya Pemprov Ibu kota yang mempunyai anggaran besar dapat menyelenggarakannya,” tutup Al Mansur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *