Default Web Anda | Update:
PKS-Jaksel.or.id
Cari  
Beranda
Senin, 06 September 2010 @ 23:22
  
   
   
 
Belum terdaftar? Daftar akun baru
Sekretariat
Jl. Cilandak KKO Raya No. 17 Kelurahan Cilandak Timur
Kecamatan Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12560
Telp: +6221-780-1-870
E: redaksi[at]pks-jaksel.or.id
User Terakhir Online
ningsih
21:10:24 - 05.09.2010
wahyoedie
11:41:15 - 02.09.2010
andrian
14:13:07 - 30.08.2010
albatani
16:52:38 - 27.08.2010
ali
10:17:01 - 27.08.2010
Aktivitas | Liputan Media
Minggu, 27 September 2009 - 08:03 (373 Dibaca)
Sikap PKS Soal Kemelut KPK
 www.pks-jaksel.or.id
Kirim artikel ini ke teman Cetak halaman ini


VIVAnews – Juru bicara DPP PKS, Mabruri, mengatakan apapun yang terjadi KPK harus tetap berjalan efektif. Dia mengharapkan rupa-rupa persoalan yang sekarang melilit lembaga antikorupsi itu tidak sampai mengganggu fungsi utama lembaga ini.

Misalnya persoalan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk payung hukum penunjukkan pengganti pimpinan KPK sementara. Maburi menginginkan masalah itu harus disikapi dengan baik.

Perppu itu diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyusul penetapan status tersangka kepada tiga pimpinan KPK, Antasari Azhar, Chandra M Hamzah, dan Bibit Samad Riyanto. Tapi peraturan ini ditolak banyak pihak.

Tapi, Mabruri lebih memahami persoalan itu dari sisi kemanfaatan. “Kalau kemudian Perppu ini bisa membuat KPK lebih punya power lagi, ya Alhamdulillah,” katanya. “Kalau dirasa perlu ditambah pelaksana tugas dan lebih efektif, tidak masalah.”

Mabruri mengatakan pascapenetapan tiga pimpinan KPK menjadi tersangka kemudian terjadi situasi darurat di lembaga antikorupsi itu. Dengan demikian, kata dia, agar tidak terjadi kekosongan memang lebih baik ditempuh langkah-langkah pengamanan, seperti penerbitan Perppu itu.

“Agar tidak terjadi kekosongan. Tapi memang prosesnya kurang bagus. Tapi no problem karena keadaan memang darurat,” kata Mabruri, “Orang Islam saja makan babi boleh saja kalau memang tidak ada makanan yang lain.”

Kelak setelah DPR periode 2009-2014 dilantik, kata Mabruri, mereka memiliki hak untuk dapat mengajukan nama-nama baru untuk kemudian di uji melalui mekanisme fit and proper test.

Selain persoalan Perppu, perseteruan KPK dengan polisi juga diharapkan tidak mengganggu kinerja lembaga antikorupsi ini.

“Intinya, KPK jangan sampai diberangus. Karena masalah korupsi ini menjadi masalah utama bangsa Indonesia. Sekarang ini, KPK harus tetap diberikan support untuk menjalankan tugas dengan baik.”

http://politik.vivanews.com/news/read/91951-pks__kpk_jangan_diberangus



Kirim ke rekan  Kirim artikel ini ke teman  | Cetak naskah ini  Cetak halaman ini
Sikap PKS Soal Kemelut KPK | Log-in atau daftar username baru | 0 Komentar
Komentar adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang dari postingnya.
Hal tersebut tidak harus mencerminkan opini dari situs ini.

Yang Online: Ada 11 user yg belum daftar dan 0 user terdaftar
Situs resmi (Official Site) DPD PKS Jakarta Selatan. Online sejak Juni 2003. [hdn] + Postnuke. Seluruh artikel, gambar, dan sebagainya yang ada di dalam situs ini adalah milik DPD PKS Jakarta Selatan, dan boleh disebarluaskan untuk kepentingan da'wah dengan tetap mencantumkan URL situs ini dan pemiliknya.
Redaksi: redaksi at pks-jaksel.or.id - Webmaster: webmaster at pks-jaksel.or.id