 Naskah Terbaru
Sekretariat
Jl. Cilandak KKO Raya No. 17 Kelurahan Cilandak Timur
Kecamatan Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12560
Telp: +6221-780-1-870
E: redaksi[at]pks-jaksel.or.id
User Terakhir Online
|
|
|
 |
|
JAKARTA - Pengamat politik Sugeng Sarjadi Syndicate (SSS) Toto Sugiarto mengungkapkan dana untuk membeli sekitar 79 mobil dinas Toyota Crown Saloon untuk para pejabat negara tidak diambil langsung dari APBN. Soalnya, pemerintah tidak mempunyai anggaran untuk itu.
Toto mencurigai anggaran pengadaan mobil dinas itu justru diambilkan dari dana pengurangan subsidi yang selama lima tahun ini dikumpulkan pemerintah. Padahal dana tersebut seharusnya dikembalikan kepada masyarakat miskin dalam bentuk lain, dan bukan dimanfaatkan untuk pengadaan mobil dinas pejabat negara.
"Ya dari mana lagi uang untuk membeli mobil dinas yang harganya cukup mahal. Dengan pengurangan subsidi itu pemerintah memang punya banyak uang. "Dana itulah yang digunakan untuk membeli mobil. Pada satu sisi rakyat disuruh kencangkan ikat pinggang, pada sisi lain dana itu dimanfaatkan pemerintah untuk kepentingan mereka," kata Toto menjawab Harian Terbit, Rabu (30/12).
Sementara anggota Komite Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) Fajroel Rachman kepada Harian Terbit, Rabu (30/12) menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak peka terhadap kondisi ekonomi yang dihadapi sebagian besar rakyat Indonesia belakangan ini. Itu dibuktikan di tengah-tengah ekonomi rakyat sedang terpuruk, pemerintah malah menyediakan mobil dinas untuk para pejabat tinggi negara dengan harga per unitnya mencapai Rp1,3 triliun.
"Bagaimana Presiden SBY bisa dikatakan peka terhadap kondisi rakyat. Di tengah-tengah rakyat sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bahkan ada yang terpaksa mengurangi makan, pemerintah malah menyediakan mobil untuk para pejabat dengan harga begitu mahal. Presiden tidak komit dengan janjinya ketika kampanye lalu yang berjanji berjuang mensejahterakan rakyat," kata dia.
Dalam kondisi ekonomi seperti ini, kata Fadjroel pemerintah tidak perlu harus memberikan mobil baru kepada para pejabat tinggi negara karena itu bukanlah kebutuhan mendesak. Apalagi mobil dinas lama masih bagus. "Tidak ada kewajiban setiap ganti menteri ganti mobil. Gunakan saja yang lama karena masih lebih dari layak," kata dia.
Harusnya, kata dia, Presiden SBY membatalkan penyediaan mobil mewah itu. Bila tidak bisa dibatalkan, lelang saja dan dananya digunakan untuk subsidi rakyat tidak mampu. "Bila itu dilakukan Presiden SBY, baru ini namanya peduli dan berusaha mensejahterakan rakyat. Bila tidak, Presiden SBY berarti telah mengkhianati rakyat," kata dia.
Apalagi, lanjut Fajroel, ada yang mengindikasikan bahwa dana untuk pembelian kendaraan mewah itu berasal dari subsidi pemerintah untuk rakyat miskin. "Apapun alasannya, penyediaan mobil mewah untuk para pejabat dalam kondisi ekonomi rakyat sedang melarat adalah tindakan sangat tidak terpuji dari penyelenggara negara. Apalagi kalau benar dana untuk pembelian mobil itu berasal dari subsidi pemerintah untuk rakyat miskin. Apa ini namanya bukan menipu," kata dia.
Pada kesempatan terpisah, pengamat Politik Indonesian Institute Cecep Effendy mengatakan, dalam kondisi citra pemerintahan yang turun seperti saat ini, sebaiknya Presiden SBY membatalkan pemberian mobil dinas baru ini. Malah bila itu dilakukan, ini akan membuat citra presiden akan baik karena benar peduli kepada rakyat.
Dia juga sependapat bahwa mobil dinas para pejabat tak perlu diganti karena yang lama masih layak pakai. "Nanti lah kalau ekonomi sudah kembali diatas 7 persen. Lagi pula ini kan baru awal kerja mereka dan mereka belum membuktikan apapun, masa sudah diberikan mobil baru," ujar Cecep.
Bangsa ini masih memiliki jutaan orang yang mengganggur, tidak mendapatkan pendidikan karena tidak tersediannya anggaran untuk membayar gaji guru, membangun sekolah dan rakyat ini masih banyak yang sakit karena tidak bisa berobat. "Coba uang Rp1,3 miliar itu dibangun sekolah. Berapa ratus sekolah yang terbangun."
Menurut dia, para menteri tidak butuh mobil baru, karena tanpa mobil barupun masyarakat tahu mereka menteri karena mereka berjalan diiringi forider. Selain itu banyak menteri yang memiliki mobil mewah. "MS Hidayat punya mobil lebih dari satu yang lebih mewah dari mobil dinas dari pemerintah."
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida menyesalkan pengadaan mobil dinas pejabat negara yang baru, yaitu Toyota Crown Royal Saloon. Dinilai, mobil itu terlalu mewah. "Toyota Camry saja sudah mewah dan mahal. Apalagi ini Rp1,3 miliar. Bedanya hampir Rp 800 juta. Kenapa harus diganti dengan Royal Saloon yang tak masuk akal," ucap dia.
Menurut Laode, pembelian mobil pejabat itu menunjukkan bahwa penentu kebijakan itu jauh dari rasa keadilan rakyat. Kekecewaan ini pun diungkapkan Laode di Facebook- nya. Laode yang pada periode sebelumnya juga mendapat fasilitas mobil dinas Toyota Camry mengaku bahwa mobil itu masih layak pakai. (akhir/maghfur)
http://www.harianterbit.com/artikel/rubrik/artikel.php?aid=83682
Kirim ke rekan
| Cetak naskah ini
|
|
| Mobil dinas pejabat dibeli dari uang subsidi rakyat | Log-in atau daftar username baru | 1 Komentar |
|
| Komentar adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang dari postingnya.
Hal tersebut tidak harus mencerminkan opini dari situs ini. |
Re: Mobil dinas pejabat dibeli dari uang subsidi rakyat
(Skor: 1)
oleh Manshur pada 09 Jan 2010 - 07:47
(Informasi pengguna | Kirim pesan
|
Betul, Pengadaan Mobil Mewah dicurigai diambilkan dari dana subsidi pemerintah yg sharusnya menjadi hak rakyat miskin. Pengadaan mobil mewah tersebut bertujuan untuk menunjukkan reputasi SBY, namun malah sebliknya justru menurunkan kredibilitas SBY.
Pesan saya, Bagi Pejabat Pemerintah dari PKS Haram untuk menerima Mobil dinas tersebut, jika harus memakai mobil dinas, maka ambillah mobil yang harganya dibawah 100juta, itu lebih baik dalam mengamban Amanah Rakyat.
|
|
Halaman Depan 
albatani